Qanun Aceh kembali dibahas pekan depan

pemerintah pusat juga pemprov aceh mau kembali bertemu, pekan depan, untuk membahas kelanjutan penggunaan lambang dan simbol dalam bendera daerah dan diatur pada qanun (perda), kata menteri di negeri gamawan fauzi, kamis.

tanggal 30 (april) hendak berhadapan dulu dalam jakarta. kami ingin berdialog dulu. ketika ini gubernur zaini abdullah sedang sosialisasi, kata gamawan usai menjalankan peringatan hari otda 2013 pada jakarta.

dia menambahkan kesepakatan tetapi kedua belah bagian ketika ini adalah saling menyenangkan diri hingga kedua tim berhadapan.

sebelumnya, pemerintah pusat serta pemprov aceh masing-masing membentuk tim supaya membahas lebih lanjut perihal penyelesaian polemik penggunaan lambang bulan dan bintang dalam bendera aceh.

Informasi Lainnya:

tim kemdagri sudah siap, namun gubernur aceh meminta waktu untuk menyosialisasikan hasil verifikasi qanun pascapertemuannya dengan presiden susilo bambang yudhoyono.

kami sudah siap, ternyata gubernur aceh zaini abdullah menyewa waktu 15 hari agar sosialisasi juga koordinasi melalui seluruh bagian di aceh, katanya.

usai masa sosialisasi dengan tim aceh, kedua tim ingin duduk bersama agar membahas Satu per Salah satu poin verifikasi qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera juga lambang aceh itu.

tim yang dibentuk daripada kemdagri terdiri atas sejumlah pns setingkat direktur jenderal (dirjen) serta pejabat eselon dua.

pembahasan antartim tersebut dilakukan sebab kemdagri sudah menanggapi evaluasi qanun aceh pada 14 hari, sehingga pembahasan diantara kedua belah bagian bisa terjalin lebih konkret.

selama menunggu pertemuan serta pembahasan lanjutan, kedua belah pihak sudah sepakat supaya memelihara kondisi melalui menenangkan diri, serta pemprov aceh setuju agar tidak menerapkan qanun.

polemik terkait bendera aceh ditampilkan setelah dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit juga bintang untuk bendera daerah selama 25 maret.

peraturan itu tertuang dalam qanun (perda) nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera juga lambang aceh.

sejumlah lambang dalam bendera tersebut disinyalir menyerupai simbol-simbol dan sudah dimanfaatkan oleh grup separatisme gam, yang di 15 agustus 2005 sudah mengerjakan penandatanganan nota kesepakatan damai perjanjian helsinki dengan pemerintah indonesia.

mendagri bahkan sudah mendatangi gubernur zaini abdullah serta perwakilan dpra pada aceh guna membicarakan tentang penggunaan lambang serta simbol bendera daerah itu.

sementara tersebut, pemerintah pusat terus mengerjakan komunikasi intensif dengan pemprov aceh untuk memperoleh kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak.

pada dasarnya, pemerintah tidak melarang penggunaan bendera daerah dibuat jenis karakter tradisi lokal, hanya penggunaan lambang dan simbol dalam bendera itu tidak mungkin mengindikasikan gerakan separatisme daripada nkri.