Terdakwa: putusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dinilai tebang pilih

keputusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yogyakarta terhadap 32 anggota dprd gunung kidul periode 2004-2009 dinilai tebang ambil, serta tak adil.

seorang terdakwa angka korupsi tunjangan kesejahteraan umum anggota dprd gunung kidul kurun waktu jangka waktu 2004-2009 ternalem pada gunung kidul, jumat, menyatakan vonis antara Satu tahun hingga 1,5 tahun pada 32 mantan anggota dprd gunung kidul itu, adalah jenis ketidakadilan hukum.

jangan hingga hukum pada indonesia tebang lihat, ujarnya.

menurut dia, keputusan majelis hakim tak adil, sebab tak semua anggota dewan dijatuhi hukuman. tunjangan kesejahteraan publik itu sudah dianggarkan dalam 2004, dalam empat bulan.

Informasi Lainnya:

anggota dprd diy nonaktif ini menyatakan anggota dprd gunung kidul jangka waktu 2004-2009 tersebut juga baru melayani tunjangan dan sama di empat bulan, yakni september hingga desember. mereka dilantik merupakan anggota dewan dalam 11 agustus 2004.

besaran tunjangan yang diterima anggota dprd kurun waktu ini mencapai jutaan rupiah setiap bulannya, katanya.

ternalem menyatakan alasan jaksa dan tidak memproses dengan hukum kepada 23 anggota dprd kurun waktu 1999-2004 karena alasan sudah membayarkan lagi biaya kepada negara, merupakan sebuah kebohongan.

salah Satu dari 23 anggota dewan dan tak terseret hukum itu tak diproses, walaupun masih mengembalikan uang di 8 februari lalu, ujarnya.

kasi pidsus kejari wonosari, gunung kidul, sigit kristanto mengatakan, di amar putusan majelis hakim tipikor yogyakarta yang menyebutkan nama mantan bupati gunungkidul almarhum yoetikno, dan sekda sugito dijadikan ketua tim anggaran penghasilan daerah (tapd) ketika tersebut ikut terlibat.

bahkan 23 mantan anggota dewan dan lepas dari tuntutan hukum serta disebut ikut serta selama korupsi, tutur dia ingin menjadi acuan agar menindaklanjuti pengembangan jumlah korupsi tunjangan dprd dan menyeret 32 mantan anggota dewan itu merupakan terpidana, melalui hukuman bervariasi antara Satu hingga 1,5 tahun. kami pasti mau menindaklanjuti, tapi masih menunggu salinan, ujarnya.

ia menyatakan di perkara angka korupsi itu ke 23 orang itu sudah tak ikut dibuat tersangka. karena, mereka kooperatif, karena langsung mengembalikan tidak salah masa saat menjadi temuan badan pemeriksaan keuangan (bpk).

mereka, pada hal ini 32 orang dan divonis dalam pengadilan tipikor telah sudah mengembalikan, akan tetapi telah melampaui batas waktu dan ditetapkan, hingga diproses hukum, ujarnya.

sigit menyampaikan mengapa pengambil keputusan yakni bupati juga sekda tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka, karena kejaksaan belum melihat niatnya.

mengenai putusan hakim terhadap 32 mantan anggota dewan itu, kejaksaan menyatakan baru pikir-pikir. kalau kaum terdakwa yang sudah diputus bersalah mengajukan banding, tentunya kejaksaan wajib mengikuti, katanya.